Pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau kini diizinkan menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi pegawai aparatur sipil negara.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring pada hari Minggu.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah ini harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan penting di masyarakat.

Berbagai sektor esensial seperti kesehatan, pemadam kebakaran, serta kelistrikan dipastikan harus tetap berjalan seperti sediakala.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat menerapkan kebijakan tersebut sebesar 50 persen jika aspek kesehatan dan keamanan warga terganggu.

Sementara itu, sektor pemerintahan yang tidak banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat memberlakukan sistem tersebut hingga 75 persen.

Tito menyebutkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik.

Wilayah yang dikoordinasikan meliputi Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan.

Pemerintah terus memantau ketat perkembangan aktivitas vulkanik guna mengantisipasi perubahan kondisi yang membahayakan.

Komunikasi secara terus-menerus dilakukan untuk mengukur tingkat kerawanan terhadap kesehatan serta keamanan masyarakat.

Gunung Anak Krakatau sendiri tercatat mengalami erupsi sejak hari Jumat malam hingga hari Minggu.

Aktivitas vulkanik tersebut mengakibatkan sebaran abu yang menjangkau berbagai wilayah di sekitarnya.