Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan sebanyak 55 warga negara China di kawasan proyek gedung data center Sinarmas, BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Operasi pengawasan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 September.

Direktur Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa penindakan ini dilakukan karena ada dugaan kuat pelanggaran aturan keimigrasian.

Petugas mendapati sejumlah nama setelah melakukan rangkaian penyelidikan sebelum akhirnya bergerak ke lokasi proyek.

Sejumlah WN China yang diamankan tercatat memegang izin tinggal kunjungan dengan perusahaan penjamin yang berbeda.

Selain itu, petugas juga mengidentifikasi individu yang memegang visa kunjungan multipel serta visa kunjungan tanpa penjamin.

Pihak berwenang menyebut puluhan WN Tiongkok tersebut diduga menyalahgunakan dokumen mereka untuk bekerja di lokasi pembangunan proyek.

Sebanyak 17 orang pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa on Arrival telah didetensi di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Sementara itu, tujuh orang lainnya dikenakan tindakan administratif berupa penahanan paspor saat ditemukan di area proyek.

Ketujuh orang tersebut tidak langsung ditahan dan dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan kepada petugas pada Rabu, 9 September 2026.

Di sisi lain, manajemen SM+ Data Centers memberikan keterangan resmi terkait penindakan yang dilakukan oleh aparat imigrasi.

Pihak SM+ menyatakan bahwa individu yang ditangkap bukanlah merupakan karyawan tetap dari perusahaan mereka.

SM+ menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan individu-individu yang bersangkutan.

Administrasi dokumen keimigrasian maupun ketenagakerjaan bagi personel dipekerjakan oleh kontraktor merupakan tanggung jawab masing-masing kontraktor.

Lokasi konstruksi proyek data center tersebut dikelola oleh kontraktor dan berada di area terpisah dari fasilitas operasional.

Manajemen memastikan bahwa layanan operasional data center tetap berjalan normal dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi ini.

Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk selalu menjunjung tinggi standar tata kelola serta kepatuhan hukum yang berlaku.

Koordinasi terus dilakukan dengan seluruh mitra bisnis untuk menegaskan pentingnya kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Operasi pengawasan berkala akan terus dilanjutkan demi menjaga ketertiban serta memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran.