Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bersikeras untuk menerbitkan obligasi daerah di tengah perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan langkah tersebut akan terus diajukan.

Pramono mengaku tetap mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kondisi keuangan.

Namun, kebutuhan pembangunan Ibu Kota dinilai tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Banyaknya agenda pembangunan yang harus dijalankan membuat kebutuhan pendanaan menjadi persoalan yang sangat penting.

Pramono menyatakan bahwa dirinya tetap akan mendengarkan masukan tersebut tetapi proses pengajuan obligasi tetap berjalan.

Mandat pembangunan yang harus dipenuhi oleh Jakarta memerlukan dukungan anggaran yang memadai.

Sebelumnya, Purbaya menilai kondisi finansial Jakarta masih cukup kuat sehingga belum memerlukan pembiayaan melalui surat utang.

Menanggapi hal tersebut, Pramono menyebutkan bahwa uang yang banyak harus diimbangi dengan pembangunan yang banyak pula.

Apabila izin penerbitan obligasi nantinya tidak diberikan, Pramono telah menyiapkan sebuah alternatif.

Ia meminta agar pemerintah pusat dapat mengembalikan dana bagi hasil kepada Jakarta jika rencana tersebut batal.

Sementara itu, pemerintah pusat masih mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah secara berhati-hati.

Kajian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar yang dapat berdampak luas pada perekonomian nasional.

Pemerintah pusat turut menawarkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai alternatif pembiayaan.