Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti konsistensi pemerintah dalam menindak kasus korupsi.

Ia menilai ada perubahan sikap dari sejumlah pejabat negara.

Kritik tersebut disampaikan dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud menyinggung perbandingan antara janji awal penindakan dan kenyataan di lapangan.

Ia menyebut para menteri tampak hebat pada awal masa jabatan tetapi melemah seiring berjalan waktu.

Dalam pernyataannya, ia menggunakan istilah kiasan terkait melemahnya ketegasan tersebut.

Sejumlah penanganan kasus besar turut disinggung dalam pembahasan itu.

Kasus tersebut mencakup dugaan penyimpangan di sektor Bea Cukai serta penataan aset hasil kejahatan.

Nama pihak yang diduga terlibat sering kali sudah muncul dalam dakwaan atau persidangan.

Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut serta langkah administratif dari institusi terkait.

Berita mengenai ancaman dan janji penindakan dinilai hilang begitu saja tanpa kejelasan.

Mahfud juga mengingatkan keberadaan TAP MPR Nomor 8 Tahun 2001.

Aturan itu dapat menjadi dasar pemberian tindakan administratif bagi pejabat yang terindikasi korupsi.

Penonaktifan dari jabatan dinilai penting dilakukan sembari proses hukum pidana berjalan.

Langkah tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti sekadar pada penyebutan nama.

Kritik ini kembali menegaskan pentingnya komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.

Janji penindakan di awal masa jabatan perlu dibuktikan lewat langkah konkret di lapangan.