Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap memastikan rencana penerbitan obligasi daerah akan diajukan kepada pemerintah.

Langkah tersebut diambil meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyarankan agar daerah tidak terburu-buru mencari pendanaan melalui surat utang.

Pramono mengaku tetap mendengarkan berbagai masukan yang diberikan oleh Purbaya mengenai kondisi keuangan ibu kota.

Namun, ia menilai kebutuhan pembangunan Jakarta tidak bisa begitu saja dikesampingkan karena banyaknya agenda yang harus berjalan.

Menurut Pramono, mandat besar untuk menjalankan berbagai pembangunan membuat dukungan anggaran yang memadai menjadi persoalan yang sangat penting.

Pemerintah pusat sebelumnya menilai kondisi finansial Jakarta masih cukup kuat sehingga pembangunan infrastruktur dinilai belum membutuhkan pembiayaan lewat obligasi.

Purbaya mengungkapkan bahwa uang yang dimiliki oleh Jakarta tergolong banyak dalam pandangan Kementerian Keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Pramono menegaskan bahwa banyaknya dana yang dimiliki harus diimbangi dengan masifnya kegiatan pembangunan.

Alih-alih membatalkan rencana penerbitan obligasi, Pramono bahkan telah menyiapkan alternatif apabila izin tersebut tidak kunjung diberikan.

Ia meminta agar pemerintah pusat mengembalikan dana bagi hasil kepada Jakarta jika rencana obligasi daerah tidak mendapat restu.

Di sisi lain, pemerintah pusat menyatakan proses pemberian izin akan dilakukan secara sangat hati-hati.

Kementerian Keuangan mengantisipasi kemungkinan risiko gagal bayar yang berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.

Purbaya juga sempat menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui fasilitas pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur.

Skema pinjaman tersebut diklaim dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah tanpa harus langsung menerbitkan surat utang.

Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara berkala melalui mekanisme pemotongan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.