Kementerian Perhubungan resmi menyesuaikan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.

Kebijakan tersebut menetapkan batas maksimal fuel surcharge naik menjadi 40 persen dari Tarif Batas Atas mulai September 2026.

Penyesuaian aturan ini dilakukan untuk merespons dinamika harga bahan bakar pesawat atau avtur di tengah situasi geopolitik global.

Berdasarkan data publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga avtur meningkat sebesar 6,5 persen dari bulan sebelumnya.

Harga avtur tercatat naik dari Rp21.892 per liter pada Agustus menjadi Rp23.315 per liter pada September 2026.

Kemenhub menegaskan bahwa kebijakan ini murni respons terhadap harga avtur dunia dan bukan merupakan kenaikan tarif dasar tiket.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyatakan komponen tersebut wajib dicantumkan secara terpisah pada tiket.

Langkah pemisahan komponen ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi tarif secara transparan.

Aturan baru tersebut tertuang secara resmi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.

Regulasi itu mengatur besaran biaya tambahan sebagai dampak adanya fluktuasi bahan bakar pada angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Melalui penyesuaian tersebut, Kemenhub memperkirakan harga tiket pesawat secara rata-rata dapat meningkat sekitar 8 persen.

Meski demikian, persentase 40 persen merupakan batas maksimal dari Tarif Batas Atas, bukan kenaikan langsung dari total harga tiket.

Maskapai penerbangan juga tidak diwajibkan menerapkan batas maksimal tersebut secara penuh pada setiap penjualan tiket.

Badan usaha angkutan udara dapat menetapkan fuel surcharge di bawah angka 40 persen sesuai dengan kondisi masing-masing.

Besaran kenaikan aktual di lapangan dipastikan dapat berbeda pada setiap maskapai penerbangan domestik.

Kemenhub tetap mengingatkan seluruh maskapai agar mematuhi ketentuan Tarif Batas Atas yang sudah ditetapkan.

Harga akhir yang harus dibayarkan oleh penumpang sama sekali tidak boleh melampaui batas atas pemerintah.

Pengawasan intensif akan terus dilakukan guna memastikan kepatuhan maskapai terhadap aturan tarif yang berlaku.

Pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada maskapai yang terbukti melakukan pelanggaran.