Kementerian Dalam Negeri mendorong Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk mengidentifikasi akar persoalan.

Langkah tersebut bertujuan menemukan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah serta menentukan intervensi yang tepat.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan arahan itu pada rapat di Ancol, Jakarta, Jumat (4/9).

Tomsi menegaskan bahwa para penanggung jawab wilayah bertugas memberikan solusi nyata untuk menyelesaikan masalah ekonomi daerah.

Setiap tim memiliki kewajiban mengawal perkembangan pertumbuhan ekonomi mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Tugas inti tim mencakup koordinasi pemantauan, pengumpulan data, verifikasi informasi, serta analisis untuk bahan pertimbangan pimpinan.

Sembilan Langkah Konkret Pemda

Tim juga diminta mengawal pemerintah daerah menjalankan sembilan langkah konkret untuk mendongkrak perekonomian.

Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD dan APBN serta proyek infrastruktur pemerintah.

Agenda lainnya mencakup pengendalian harga bahan pokok dan pencegahan ekspor serta impor ilegal.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi sektor pertanian, perikanan, serta peternakan.

Selain itu, terdapat upaya menggenjot output industri manufaktur lokal dan memberikan kemudahan perizinan usaha.

Setiap daerah diwajibkan memilih setidaknya tiga langkah paling strategis sesuai potensi dan persoalan setempat.

Tomsi menekankan bahwa pendekatan penanganan masalah di setiap daerah tidak boleh diseragamkan.

Perbedaan karakteristik dan potensi membuat diagnosis serta intervensi yang dibutuhkan menjadi beragam.

Badan Pusat Statistik di daerah diminta untuk selalu dilibatkan guna memastikan keakuratan data.

Keterlibatan BPS krusial agar informasi perkembangan ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Keberhasilan ekonomi dinilai bukan sekadar dari kenaikan angka, melainkan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.