Dunia akan segera memiliki peta resmi baru setelah sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara.

Voting tersebut mengunggulkan opsi agar Afrika digambarkan dengan ukuran yang riil dalam peta global.

Keputusan mayoritas di Majelis Umum PBB mendorong pemerintah, sekolah, dan perusahaan teknologi menghentikan peta lama.

Resolusi bertajuk 'Correct the Map' ini mengevaluasi gambaran ukuran benua Afrika yang dinilai tidak akurat selama 450 tahun.

Inisiatif tersebut diajukan oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika bersama Bahama.

Sebanyak 164 suara mendukung resolusi ini, sementara satu negara memilih tidak dan enam negara lainnya abstain.

Sikap Penolakan Amerika Serikat dan Dukungan Prancis

Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut dalam sidang.

Washington menolak inisiatif itu karena dianggap sebagai bagian dari proyek ideologis yang dinilai politis.

Sebaliknya, Prancis menyatakan dukungannya dan berencana meninggalkan proyeksi Mercator untuk beralih ke Equal Earth.

Proyeksi Equal Earth dinilai lebih akurat dalam menggambarkan ukuran relatif seluruh benua di dunia.

Resolusi ini tidak melarang penggunaan Mercator secara mutlak, melainkan mendorong pemanfaatan peta yang setara.

Dinamika Posisi Ukraina dan Uni Eropa

Ukraina memilih untuk abstain karena menyampaikan keberatan terhadap cara sejumlah peta Equal Earth menggambarkan wilayah negara mereka yang diduduki Rusia.

Perwakilan Ukraina di Majelis Umum PBB memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas atas status teritorial yang disengketakan.

Sementara itu, Uni Eropa turut memberikan dukungannya namun tetap menyuarakan kekhawatiran serupa yang diwakili oleh Irlandia.

Irlandia menegaskan bahwa penerapan resolusi ini terbatas pada ukuran relatif daratan tanpa mengubah kedaulatan maupun perbatasan resmi yang diakui secara internasional.