Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini tengah mematangkan rencana untuk memanfaatkan dan menyewa ruang di Gedung Graha Merah Putih.

Gedung perkantoran tersebut merupakan aset properti yang berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan penuh dari TelkomGroup.

Meski demikian, rencana pemanfaatan fasilitas gedung tersebut belum mencapai kata sepakat karena prosesnya masih berjalan.

Direktur Utama PT Telkom Landmark Tower (TLT), Suratman, menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi.

Pembahasan lanjutan mengenai penyewaan ruang ini juga terus dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai pihak terkait.

Di tengah berjalannya proses negosiasi tersebut, pihak pengelola memastikan bahwa aktivitas operasional para penyewa yang sudah ada tetap aman.

Suratman menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kepastian serta keberlangsungan operasional seluruh tenant di gedung tersebut.

Setiap tahapan proses penjajakan kerja sama ini dipastikan akan selalu dilakukan secara tertib dan juga terukur.

Sebagai informasi, PT Telkom Landmark Tower merupakan anak usaha PT Graha Sarana Duta atau TelkomProperty.

Perusahaan tersebut bertugas mengelola Gedung Graha Merah Putih serta mengoptimalkan berbagai aset properti milik Telkom.

Langkah optimalisasi ini dilakukan dengan membuka peluang penyewaan gedung kepada mitra eksternal di luar perusahaan.

Pemanfaatan aset tersebut menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk meningkatkan produktivitas properti.

Aset properti tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga dimanfaatkan oleh mitra dari luar.

Sementara itu, Direktur Utama TelkomProperty, Didit Sulistyo, menyebutkan bahwa lembaganya mengelola ribuan aset.

Total aset milik Telkom yang dikelola saat ini mencapai 3.010 unit dan tersebar di berbagai lokasi berbeda.

Sekitar 50 persen dari total keseluruhan aset tersebut dilaporkan sudah berhasil dioptimalkan dengan baik.

Transformasi melalui optimalisasi aset ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta menciptakan efisiensi operasional.

Setiap kerja sama dengan calon mitra eksternal dilakukan menggunakan mekanisme bisnis antarpelaku usaha yang wajar.

Pihak pengelola menegaskan bahwa seluruh proses pemanfaatan aset tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang berlaku.