Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan platform digital global oleh pemerintah.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan iklim persaingan yang sehat serta setara bagi industri lokal.

Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini, menegaskan bahwa dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa kebijakan penataan tidak membebani masyarakat.

Pemerataan konektivitas diyakini sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan kontribusi adil dari semua pihak.

Platform digital luar negeri diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyoroti dominasi platform asing yang belum diimbangi aturan hukum memadai.

Ketidakpastian regulasi tersebut dikhawatirkan dapat menggerus keberlangsungan bisnis konvensional dan telekomunikasi lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital merespons situasi ini dengan menyempurnakan regulasi pengawasan pasar digital.

Penyempurnaan aturan diarahkan untuk memperkuat kepatuhan hukum nasional tanpa menghambat inovasi teknologi.

Penguatan Regulasi dan Peran Lintas Sektoral

Langkah penyempurnaan aturan ini difokuskan pada penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk memastikan yurisdiksi nasional dapat menjangkau ekosistem digital secara objektif dan non-diskriminatif.

Diskusi terpumpun yang diinisiasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut turut menghadirkan perwakilan parlemen, akademisi Universitas Padjadjaran, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan industri guna merumuskan tata kelola ruang digital yang lebih komprehensif.