Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan tanggapan resmi terkait laporan intelijen asing yang menyebutkan adanya keterlibatan warga negara Indonesia.

Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait dikabarkan masih terus mendalami informasi mengenai dugaan delapan warga negara Indonesia yang direkrut.

Sugiono menegaskan bahwa tugas utama kementerian yang dipimpinnya adalah memastikan pelindungan terhadap setiap warga negara di luar negeri.

Hak-hak konsuler dipastikan akan tetap dipenuhi sepanjang tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan.

Sebelumnya, laporan mengenai delapan warga Indonesia dalam angkatan bersenjata tersebut pertama kali diungkap oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina.

Laporan yang disebar melalui pesan massal itu menyebutkan adanya dokumen yang telah diperoleh terkait proses perekrutan warga asing.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa pihak berwenang saat ini sedang melakukan verifikasi menyeluruh.

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Sirait menyatakan pemerintah belum dapat berspekulasi.

Proses verifikasi tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri serta kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah berupaya memastikan identitas, status kewarganegaraan, cara perekrutan, hingga bentuk penugasan dari para warga negara yang bersangkutan.

Konsekuensi hukum bagi warga yang terbukti terlibat dalam angkatan bersenjata negara lain akan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan pihaknya turut mendalami potensi adanya unsur penipuan.

Pendalaman tersebut mencakup kemungkinan eksploitasi atau penawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal keberangkatan para warga.