Pembiayaan ini berpotensi menghadapi risiko apabila transisi energi semakin cepat dan aset batu bara kehilangan nilai ekonominya.

Bhima menilai industri energi perlu mengantisipasi perubahan arah investasi global yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan rendah karbon.

Tanpa percepatan pemensiunan PLTU batu bara dan penghentian pembiayaan batu bara, risiko ekonomi akibat krisis iklim akan terus meningkat.

Desakan untuk Kebijakan Energi yang Lebih Tegas

Koordinator Outreach and Advocacy CERAH, Dzatmiati Sari, mendorong pemerintah memperkuat kebijakan energi nasional.

Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perlu memiliki arah yang lebih jelas dalam mendorong energi rendah karbon.

Dzatmiati menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas dengan target waktu tegas untuk melepas ketergantungan pada batu bara.

Kondisi di Kalimantan menjadi pengingat bahwa industri energi tidak hanya menghadapi tantangan pasokan, tetapi juga risiko bisnis akibat perubahan iklim.

Perusahaan energi dan sektor keuangan pun dituntut menyiapkan strategi adaptasi menghadapi perubahan lanskap energi global.