Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Langkah tersebut dinilai mendesak di tengah peningkatan ancaman siber terhadap infrastruktur digital nasional saat ini.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyatakan industri internet membutuhkan kepastian hukum sekaligus standar keamanan yang jelas.

Industri membutuhkan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan aturan yang justru menghambat aktivitas operasional.

Data monitoring APJII hingga 28 Agustus 2026 mencatat 246,4 juta kontak ke alamat IP berbahaya sejak 13 Juni.

Asosiasi tersebut juga mendeteksi sekitar 68 juta event serangan siber dalam tiga hari terakhir periode pengamatan.

APJII menilai RUU KKS perlu merumuskan kewajiban ISP secara tepat untuk menghindari tumpang tindih regulasi sektoral.

Asosiasi turut mengusulkan pembentukan satu portal pelaporan insiden terpadu agar penyelenggara tidak melapor secara paralel.

Masa transisi selama dua tahun juga diminta agar tetap dipertahankan untuk memenuhi ketentuan kepatuhan.

Masa transisi tersebut sangat penting bagi para pelaku usaha penyedia layanan internet skala kecil dan menengah.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga.

Penetapan status krisis siber juga memerlukan pengawasan yang akuntabel serta batas waktu yang jelas.

Dukungan Kapasitas dan Pengaturan Infrastruktur Informasi Kritis

Selain masa transisi, APJII mendorong dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan serta insentif untuk biaya audit dan sertifikasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menambahkan bahwa delineasi tegas serta penanggung jawab respons nasional sangat dibutuhkan dalam penanganan insiden.

Penentuan suatu sektor atau sistem sebagai Infrastruktur Informasi Kritis juga harus dilakukan dengan ukuran yang terukur dan tidak subjektif.