Langkah hukum lanjutan ditempuh oleh mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksda TNI (Purn) Leonardi.

Ia resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan vonis penjara 2,5 tahun dalam perkara korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 periode 2015-2021.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil lantaran timnya menemukan kekeliruan fundamental pada pertimbangan majelis hakim.

Pihaknya langsung mendaftarkan permohonan tersebut pada hari pertama sesudah vonis dibacakan oleh pengadilan.

Dalil Keberatan Atas Pertimbangan Hakim

Tim penasihat hukum menilai putusan hakim tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan delik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan aturan tersebut, kerugian keuangan negara wajib dibuktikan secara nyata dan pasti, bukan sekadar potensi kerugian semata.

Mereka menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada sepeser pun uang negara yang keluar untuk membayar pihak ketiga dalam perkara ini.

Selain itu, pihak terpidana berargumen bahwa proyek pengadaan tersebut dijalankan berdasarkan perintah dari jajaran pimpinan tertinggi di kementerian.

Penilaian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Dalam putusan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Leonardi tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair.

Hakim menilai tidak ada bukti aliran dana yang masuk ke rekening pribadi terdakwa maupun pihak lainnya.

Vonis 2,5 tahun penjara tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta hukuman selama 8 tahun penjara.

Meskipun demikian, tim kuasa hukum tetap melanjutkan proses banding karena menilai kliennya tidak seharusnya dibebankan tanggung jawab hukum atas proyek yang berjalan secara berjenjang tersebut.