Gelombang solidaritas yang luas kini tengah mengalir deras di Prancis.

Sejumlah warga perempuan secara sukarela meluncurkan kampanye daring di media sosial.

Mereka mengunggah potret diri mengenakan penutup kepala sebagai bentuk perlawanan.

Gerakan tersebut merespons rencana kelompok ekstrem sayap kanan yang berniat melarang hijab.

Partai National Rally berencana menggelar referendum jika memenangi pemilu mendatang.

Kebijakan kontroversial itu dinilai secara khusus menargetkan kelompok perempuan Muslim.

Pernyataan politisi Jean-Philippe Tanguy mengenai denda bagi pemakai jilbab memicu kritik tajam.

Warga yang berpartisipasi menegaskan komitmen mereka membela sesama warga negara.

Pemerintah Prancis sendiri saat ini sudah membatasi simbol keagamaan di sekolah negeri.

Putaran pertama pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 April 2027.

Pembatasan Ketat Atribut Keagamaan

Kebijakan terkait simbol keagamaan sebenarnya bukan hal baru di negara tersebut. Prancis telah melarang pegawai negeri mengenakan simbol keagamaan yang terlihat ketika menjalankan tugas mereka.

Sejak tahun 2004, aturan serupa juga berlaku bagi siswa di sekolah dasar dan menengah negeri yang dilarang mengenakan atribut keagamaan yang mencolok, termasuk jilbab.

Di sisi lain, konstelasi politik terus berjalan menjelang putaran pertama pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2027 dan putaran kedua pada 2 Mei 2027.

Presiden Emmanuel Macron secara konstitusional tidak dapat kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.