Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan hingga kini masih belum menemukan titik temu akhir.

Kendala utama regulasi tersebut berasal dari penolakan PT PLN terhadap skema power wheeling yang menjadi substansi penting.

Perdebatan Skema Power Wheeling

Gagasan penyusunan aturan tersebut bermula dari momentum transisi energi global dalam Forum G20 di Bali beberapa waktu lalu.

Skema power wheeling dinilai krusial untuk membantu pengembangan energi terbarukan yang harganya masih lebih tinggi dari batu bara.

Mekanisme tersebut memungkinkan produsen listrik swasta menjual langsung energinya kepada konsumen dengan menyewa jaringan transmisi.

Kendati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sepakat, pihak PLN justru menolak penerapan skema bisnis tersebut.

Akibat kebuntuan ini, target bauran energi terbarukan di Indonesia dinilai semakin sulit untuk dapat segera tercapai dengan baik.

Solusi Jaringan dan Tantangan Batu Bara

Industri besar seperti pusat data membutuhkan pasokan listrik bersih yang stabil, dan skema ini dinilai mampu menjadi jalan tengah yang strategis.

Pengembang energi bersih mendapat ruang untuk memasarkan produknya, sementara perusahaan listrik tetap memperoleh keuntungan dari sewa jaringan transmisi.

Namun, hambatan terbesar masih berkutat pada persaingan harga yang belum kompetitif akibat subsidi energi primer batu bara.

Pembangkit fosil masih menikmati sokongan kebijakan domestik, membuat target bauran energi bersih kian tertinggal dari proyeksi awal.