Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah agar tidak membuka lahan dengan cara membakar tanpa terkecuali.

Kebijakan darurat ini diambil di tengah maraknya bencana kebakaran hutan dan lahan yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito usai menghadiri acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan yang berlangsung di Balikpapan.

Ketika bencana meluas seperti sekarang, ia merasa perlu mengeluarkan instruksi langsung agar aktivitas pembakaran lahan dihentikan tanpa ada pengecualian.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan bahwa langkah ini diambil mengingat situasi yang sudah masuk kategori darurat.

Dasar hukum dari penerbitan instruksi ini mengacu pada Undang-Undang Bencana tahun 2007 yang mengatur penanganan kedaruratan di berbagai daerah.

Menurut Tito, dampak karhutla sudah sangat merugikan masyarakat luas mulai dari memicu timbulnya penyakit hingga mengganggu aktivitas penerbangan.

Selain itu, musibah kebakaran tersebut juga terbukti merusak kelestarian flora serta fauna yang ada di habitat aslinya.

Pemerintah pusat dan jajaran daerah saat ini terus berupaya bahu-membahu untuk mengatasi krisis lingkungan yang sedang terjadi.

Fokus utama penanganan saat ini adalah memadamkan setiap titik api yang terlanjur membakar serta mencegah kemunculan titik api baru.

Wilayah yang saat ini dilanda musibah kebakaran hutan dan lahan meliputi sejumlah daerah di Kalimantan, Sumatera, Riau, dan Jambi.

Pihak berwenang di tanah air telah mengerahkan berbagai unsur gabungan untuk mempercepat proses pemadaman di lapangan.

Unsur yang dikerahkan meliputi petugas pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, jajaran militer, hingga kepolisian.

Pemerintah juga menjalankan operasi water bombing serta operasi modifikasi cuaca untuk mengkondisikan awan agar bisa menurunkan hujan.