Pihak Universitas Gadjah Mada berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti insiden kekerasan.

Dugaan kekerasan tersebut dialami oleh beberapa mahasiswa ketika mengikuti aksi unjuk rasa di Yogyakarta.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM, Arie Sudjito, menyatakan bahwa langkah tersebut sedang dipersiapkan.

Upaya hukum ini dilakukan sebagai bentuk bentuk advokasi nyata bagi para mahasiswa korban kekerasan.

Pihak universitas menegaskan bahwa setiap pelaku kekerasan dalam aksi demonstrasi harus bertanggung jawab.

Proses advokasi ini melibatkan koordinasi bersama mahasiswa dan sejumlah pihak terkait demi keadilan.

Arie menambahkan bahwa tindakan kekerasan semacam ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pertanggungjawaban.

Langkah hukum tersebut bertujuan untuk mencegah terulangnya aksi kekerasan pada unjuk rasa berikutnya.

Ia merasa khawatir jika dibiarkan, tindakan tersebut dapat menjadi ancaman bagi masyarakat luas.

Oleh sebab itu, institusi pendidikan tinggi ini menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap praktik kekerasan.

Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun di ruang publik.

Perlindindungan terhadap mahasiswa dan masyarakat menjadi elemen penting dalam merawat nilai demokrasi.

Terlebih lagi ketika para mahasiswa sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan aspirasi.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka dalam aksi unjuk rasa di Yogyakarta.

Para korban menderita berbagai bentuk luka fisik serta trauma akibat insiden di sela-sela demonstrasi.