Pemerintah pusat akan terus memantau kondisi fiskal pemerintah daerah secara berkala pada tahun 2027 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah bahkan siap turun tangan apabila terdapat daerah yang mulai mengalami tekanan keuangan.

Anggaran Transfer ke Daerah pada tahun ini tercatat mencapai Rp 690 triliun dan belum ditambah Rp 20,5 triliun yang disalurkan awal Agustus.

Pemantauan tersebut dilakukan dari bulan ke bulan dengan melihat kondisi anggaran serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Langkah pengawasan ini bertujuan menjaga harmonisasi antara keuangan pusat dan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan lokal.

Pemerintah juga menyiapkan pola baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur agar belanja dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

Sebagian pembangunan infrastruktur daerah kini dimonitor langsung oleh pemerintah pusat guna memastikan efisiensi anggaran.

Kebijakan tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk penerapan kembali sistem sentralisasi anggaran.

Keterlibatan pusat ditujukan untuk membantu daerah yang belum mempunyai pengalaman memadai dalam mengelola proyek berskala besar.

Apabila kapasitas pemerintah daerah sudah semakin kuat, kewenangan tersebut nantinya akan dikembalikan sepenuhnya kepada daerah.

Pemerintah turut membuka opsi pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur bagi daerah yang merencanakan proyek besar.

Skema tersebut memungkinkan daerah mencicil pinjaman secara bertahap melalui mekanisme transfer ke daerah setiap tahun.

Pola ini diharapkan dapat memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan aset yang bermanfaat bagi masyarakat.