Eks Direktur Bina Umrah dan Haji Kementerian Agama, Jaja Jaelani, mengaku telah menyerahkan uang senilai US$5.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengembalian dana tersebut terungkap ketika ia bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Kamis, 3 September 2026.

Jaja menjelaskan bahwa uang tersebut diterimanya dari M Agus Syafii selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus.

Dana tersebut digunakan sebagai uang talangan perjalanan dinas karena anggaran resmi belum turun saat ia harus berangkat ke Arab Saudi.

Ia mengaku sempat berencana mengembalikan uang itu beberapa hari setelah kedatangannya di Arab Saudi.

Namun, upaya pengembalian itu ditolak sebanyak tiga kali oleh Syafii sebelum akhirnya diserahkan langsung kepada tim penyidik KPK.

Jaja menyatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui asal-usul sumber dana talangan yang diberikan oleh bawahannya tersebut.

Ia baru bisa menyerahkan kembali uang tersebut setahun kemudian saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antirasuah pada tahun 2025.

Perkara rasuah kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini mencatatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp622.090.207.166,41.

Angka kerugian tersebut bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sejumlah pihak turut terseret dan diproses hukum sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan fasilitas ibadah haji tambahan ini.

Para terdakwa meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

Selain itu, terdapat pula keterlibatan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Kasus hukum ini menduga adanya aliran dana yang memperkaya pihak lain, termasuk ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.