Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak agar penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan diperluas secara menyeluruh.

Langkah hukum tersebut diminta tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan saja.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan pemerintah wajib menemukan dan menindak perusahaan serta pemilik manfaat atau beneficial owner.

Pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan harus segera diumumkan kepada publik tanpa pengecualian.

Penanganan Kasus dan 19 Perusahaan Terduga

Polri mencatat adanya puluhan laporan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sejak awal tahun hingga Agustus.

Pihak kepolisian juga masih menelusuri aliran transaksi serta keterlibatan pemodal di balik peristiwa tersebut.

Pemerintah sebelumnya telah mengidentifikasi sebanyak 19 perusahaan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Belasan perusahaan itu diduga kuat menjadi biang keladi atas kerusakan lingkungan seluas ribuan hektare.

Kementerian Lingkungan Hidup merinci puluhan perusahaan tersebut tersebar di beberapa provinsi prioritas.

Perlindungan Warga dan Pemulihan Lahan

Komnas HAM mengingatkan agar penanganan bencana ini tidak dibebankan sepenuhnya kepada warga maupun relawan.

Relawan yang bertugas di lapangan wajib memperoleh alat pelindung diri serta jaminan keselamatan memadai.

Pemerintah pusat dan daerah diminta segera memperkuat pencegahan melalui pemulihan hidrologi gambut.

Masyarakat terdampak juga harus segera dipenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tanggung jawab pemulihan lingkungan yang rusak wajib dibebankan langsung kepada pihak yang terbukti bersalah.