Pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi sorotan publik baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, koordinator aliansi Supriyono alias Botok mendesak percepatan pengesahan aturan perampasan aset.

Aspirasi itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi sebelumnya yang juga menuntut hukuman mati bagi para koruptor.

Botok menyebut keresahan warga bermula dari regulasi keuangan daerah yang dinilai tidak transparan serta tunjangan pejabat yang terlalu besar.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengapresiasi komitmen aliansi namun memberikan sejumlah catatan penting.

Ia menilai perumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak disalahgunakan.

Dedi mengusulkan agar audit investigatif dilakukan lebih awal sebelum tahap penyidikan dimulai oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, langkah itu membuat penyidik dapat mengantongi bukti kuat berupa hasil audit kerugian negara dari BPK.

Ia juga menyarankan agar jumlah tim pemeriksa anggaran disesuaikan secara proporsional dengan besaran nilai uang yang diperiksa.

Penambahan jumlah auditor juga dinilai penting agar pemeriksaan kasus korupsi dapat berjalan jauh lebih rinci serta menyeluruh.

Selain menyoroti mekanisme audit, Dedi juga menyinggung pentingnya proporsionalitas tim pemeriksa berdasarkan besaran anggaran yang dikelola instansi terkait.

Masukan mendalam tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan konstruktif dalam penyempurnaan regulasi pemberantasan korupsi ke depan.