Pemerintah menetapkan target ambisius agar Indonesia bisa bebas dari ketergantungan pasokan asing pada akhir dekade ini.

Langkah penghentian tersebut dirancang secara bertahap melalui penurunan volume pembelian dari luar negeri setiap tahunnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Qodari menjelaskan bahwa volume impor akan dipangkas secara konsisten.

Volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026.

Angka tersebut akan kembali menyusut drastis menjadi 1 juta ton pada 2027 dan mencapai angka nol pada tahun 2029.

Kondisi ini dinilai sebagai sebuah kenyataan pahit bagi negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia namun masih kesulitan memproduksi komoditas tersebut.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah mengandalkan proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Nusa Tenggara Timur.

Proyek ini memanfaatkan lahan seluas sekitar 2.000 hektare di Rote Ndao untuk digarap secara serius.

Total investasi yang dialokasikan untuk menggarap proyek strategis nasional ini mencapai Rp2 triliun.

Dari total lahan yang disiapkan, sekitar 616 hektare sudah mulai digarap dan memasuki tahap produksi.

Pemerintah menjadwalkan panen perdana dari tahap awal tersebut pada November 2026 mendatang.

Selain itu, tahap kedua seluas 751 hektare juga dipersiapkan untuk segera digarap.

Pembangunan tersebut mencakup tambak garam beserta berbagai sarana prasarana pendukung operasional.

Infrastruktur penunjang yang dibangun meliputi fasilitas penyimpanan, jalan, pengolahan, hingga pompa air.

Dengan adanya proyek KSIGN di NTT, produksi nasional ditargetkan mampu meningkat hingga mencapai 2,5 juta ton pada 2026.

Jumlah produksi tersebut diproyeksikan akan terus naik menjadi 3,5 juta ton pada 2027.

Peningkatan kapasitas produksi ini diharapkan mampu mencapai puncaknya di angka 5 juta ton pada tahun 2029.