Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf secara langsung dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta.

Permintaan maaf tersebut disampaikan terkait munculnya usulan tarif parkir mobil di ibu kota yang mencapai Rp60.000 per jam dan sempat memicu polemik.

Budi mengakui bahwa kemunculan angka tersebut merupakan sebuah kesalahan dari pihak internal instansi yang dipimpinnya.

Menurut keterangannya, usulan penyesuaian tarif itu sebenarnya belum mencapai tahap final dan sempat luput dari pengawasan jajarannya.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana usulan tersebut bisa masuk ke ruang publik dan menjadi perhatian luas masyarakat.

Budi menegaskan bahwa kebijakan terkait tarif parkir tersebut belum pernah diputuskan secara resmi oleh pemerintah daerah.

Kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam merumuskan dan menyampaikan kebijakan.

Pihaknya berjanji akan selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan anggota Dewan sebelum meluncurkan kebijakan baru.

Komisi B DPRD DKI Jakarta akan dilibatkan secara aktif agar setiap rencana kebijakan dapat dikomunikasikan secara transparan.

Sebelumnya, wacana tarif parkir tinggi ini diungkapkan oleh Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter.

Jupiter menjelaskan bahwa usulan itu menggunakan sistem zonasi untuk kawasan dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Beberapa wilayah yang masuk dalam skema tersebut meliputi SCBD, Menteng, Senayan, hingga sejumlah titik di Jakarta Selatan.

Meski demikian, pihak DPRD sempat melontarkan kritik keras karena menilai besaran tarif tersebut tidak masuk akal.

Dewan berpandangan bahwa nominal tersebut terlalu memberatkan masyarakat dan bukan cara yang tepat untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah memberikan tanggapan tegas terkait angka fantastis yang viral di tengah publik itu.

Pramono memastikan bahwa nominal tersebut sama sekali bukan berasal dari kebijakan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final apa pun yang diambil oleh pemerintah daerah mengenai perubahan tarif parkir.