Lebih dari 1,4 juta penerima bantuan sosial tercatat terindikasi terkait dengan aktivitas judi online yang sedang diselidiki pemerintah secara mendalam.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan data kependudukan milik warga penerima bantuan untuk berbagai keperluan.

Data kartu tanda penduduk tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak lain guna membuat akun permainan daring hingga melakukan transaksi.

Pemerintah saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah pemilik identitas asli benar-benar terlibat atau hanya menjadi korban.

Persoalan ini memunculkan risiko serius bagi keluarga prasejahtera yang terancam gagal mendapatkan hak bantuan akibat data mereka dicatut.

Selain pencatutan oleh pihak luar, indikasi serupa juga ditemukan berasal dari aktivitas anggota keluarga serumah yang memakai data.

Temuan tersebut menjadi perhatian khusus agar proses pemadanan data tidak sampai merugikan warga miskin yang memenuhi kriteria.

Pihak kementerian terus berupaya memperbaiki mekanisme verifikasi agar kelompok rentan tidak kehilangan akses bantuan sosial.

Langkah perbaikan ini diharapkan mampu melindungi lansia serta keluarga sangat miskin dari dampak penyalahgunaan identitas.

Saifullah menyebutkan di Jakarta pada Rabu, 2 September 2026, bahwa fenomena ini mencakup pembelian aset lain serta langganan listrik.

Pemerintah berkomitmen memastikan kelompok rentan yang tidak tahu apa-apa tidak kehilangan hak mereka.