Partai politik Vox secara terbuka melayangkan tudingan keras terhadap pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez.

Tudingan tersebut disampaikan sehubungan dengan cara pemerintah mengelola situasi krisis di kota otonom Ceuta.

Javier Cortés selaku juru bicara Vox di Parlemen Andalusia menyebut tindakan pemerintah sebagai bentuk pengkhianatan.

Ia menilai bahwa pihak eksekutif saat ini telah kehilangan kendali penuh atas masyarakat di Spanyol.

Dalam pernyataannya, ia mengajak seluruh warga untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa dukungan terhadap warga Ceuta.

Pihak partai menegaskan bahwa seruan aksi tersebut tidak memandang latar belakang ideologi maupun pilihan politik.

Selain itu, Cortés juga mengkritik keputusan Partai Sosialis yang meminta para kadernya untuk tidak menghadiri aksi.

Sorotan Kebijakan Migrasi dan Isu Keamanan

Dalam konferensi pers yang sama, situasi migrasi di wilayah perbatasan turut menjadi sorotan utama.

Vox menolak anggapan bahwa peristiwa tersebut murni merupakan sebuah krisis kemanusiaan biasa.

Mereka mendesak agar kebijakan deportasi segera diterapkan bagi pendatang yang masuk secara tidak sah.

Sejumlah data mengenai masalah keamanan di Ceuta juga dipaparkan secara rinci kepada publik.

Partai tersebut berencana menempuh langkah hukum serta politik terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Tuntutan Konstitusional dan Desakan Hukum

Cortés juga menuntut agar Kongres mengaktifkan pasal 102 konstitusi agar pihak pemerintah dapat merespons di Mahkamah Agung atas dugaan tanggung jawab pengkhianatan.

Menurut keterangannya, CNI sebelumnya telah memberikan peringatan mengenai situasi tersebut namun eksekutif dinilai tidak bertindak untuk mencegahnya.

Selain itu, pihak partai mendesak penangguhan Perjanjian Persahabatan dengan Maroko serta menuntut penghentian perjanjian preferensial antara Uni Eropa dan negara tersebut.

Langkah-langkah hukum dan politik juga disiapkan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai pihak pendukung dalam persoalan ini.