Perdebatan mengenai hak kepemilikan digital kembali mencuat setelah pengacara Sony menyampaikan argumen dalam sebuah dokumen pengadilan.

Perusahaan menyebutkan bahwa konsumen yang wajar tidak akan tertipu untuk mengira mereka memiliki game digital secara penuh.

Pernyataan tersebut diajukan untuk merespons usulan gugatan class action yang menyoroti kurangnya kejelasan peringatan pembelian lisensi digital.

Undang-undang setempat mewajibkan toko digital memberikan peringatan secara jelas dan mencolok bahwa pembeli hanya mendapatkan lisensi.

Ketentuan layanan dan perjanjian lisensi produk perangkat lunak dari Sony sebenarnya telah mencantumkan bahwa produk tidak untuk dimiliki.

Namun, ketentuan tersebut sering kali berada di dalam dokumen panjang yang jarang dibaca secara menyeluruh oleh pengguna.

Lebih lanjut, tim hukum memberikan analogi bahwa skenario kepemilikan sejati akan membuat penjualan game berskala besar menjadi tidak mungkin.

Sebagai contoh, mereka menyebutkan bahwa hanya satu orang yang bisa membeli game populer jika konsep kepemilikan mutlak diterapkan.

Dokumen hukum tersebut juga mencatat transaksi pembelian game oleh pengguna berbeda dalam waktu yang berdekatan sebagai argumen pendukung.

Menjelang proses hukum ini, pihak PlayStation turut mengirimkan pengingat melalui email kepada para pelanggan mengenai status kepemilikan.

Ketentuan layanan Sony juga memuat klausul yang mengarahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pribadi ketimbang pengadilan.

Keputusan akhir mengenai keberlakuan klausul arbitrase tersebut kini berada di tangan hakim yang menangani perkara.