Partai Popular resmi mendaftarkan 45 enmendas terhadap proyek RUU Disabilitas dan Ketergantungan.

Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan fiskal dan memastikan kebebasan memilih.

Sorotan Anggaran dan Layanan

Carmen Fúnez selaku vicesecretaria de Sanidad y Política Social mengecam proyek pemerintah.

Proyek tersebut dinilai tidak memiliki memori ekonomi untuk menjamin ketersediaan sumber daya.

Pihak partai memperingatkan bahwa layanan baru tanpa anggaran yang jelas akan memicu frustrasi.

Pemerintah pusat juga disebut memiliki kewajiban finansial yang belum terselesaikan.

Usulan dan Kebijakan Fiskal

Usulan yang diajukan mencakup penerapan tarif PPN 4 persen untuk renovasi rumah.

Partai juga mengusulkan integrasi penuh dari undang-undang perlindungan keluarga yang sakit.

Mereka mendesak agar negara menanggung separuh biaya dari setiap komunitas otonom.

Pendidikan Khusus dan Hak Pilih Keluarga

Partai Popular turut mengusulkan perluasan masa sekolah di pusat pendidikan khusus setidaknya hingga usia 21 tahun.

Mereka berupaya melindungi hak keluarga dalam menentukan model pendidikan bagi anak-anak mereka.

Selain itu, terdapat usulan untuk melindungi penyandang disabilitas dari risiko kecerdasan buatan.

Pengaturan fungsi fasilitator peradilan juga dimasukkan demi menjamin akses efektif ke ranah hukum.

Kebijakan pendukung bagi sektor ketiga di wilayah perdesaan turut menjadi bagian dari fokus perubahan ini.

Peningkatan aksesibilitas melalui toilet khusus untuk penderita ostomiasi di infrastruktur transportasi juga disuarakan.

Penyakit ketulian ganda atau sordoceguera diusulkan untuk diakui secara tegas sebagai disabilitas spesifik.