Satu dari setiap tiga orang yang masuk ke dalam daftar pengangguran tercatat berasal dari proses regularisasi.

Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintahan pusat dan berdampak langsung pada jumlah pencari kerja.

Data resmi menunjukkan ribuan orang mendaftar ke layanan penempatan kerja sejak awal kebijakan itu bergulir.

Angka pendaftar terus meningkat dari bulan ke bulan hingga mencatatkan ribuan pencari kerja aktif.

Pemerintah daerah menilai kebijakan migrasi harus terencana dengan baik dan terhubung dengan kapasitas nyata.

Keputusan berskala besar semacam ini dinilai perlu melalui dialog bersama dengan pihak daerah.

Pihak daerah menuntut adanya tambahan anggaran guna menopang lonjakan permintaan layanan publik.

Layanan ketenagakerjaan membutuhkan tambahan staf dan sarana memadai untuk mengakomodasi para pencari kerja.

Kementerian terkait dilaporkan belum memberikan tanggapan atas permohonan tambahan dana yang diajukan.

Dampak terhadap Layanan Publik dan Tuntutan Pendanaan

Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan migrasi harus berjalan secara teratur, sah secara hukum, serta disesuaikan dengan kemampuan nyata wilayah dalam menerima pendatang.

Keputusan besar yang diambil tanpa koordinasi matang dikhawatirkan dapat membebani fasilitas pelayanan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah otonom.

Hingga kini, permintaan dana darurat yang diajukan kepada kementerian terkait guna memperkuat staf penasihat serta pelatihan kerja masih belum mendapat respons.