Consell de Mallorca memulai rangkaian agenda politik baru dengan menggelar pertemuan bersama para pimpinan eksekutif di la Misericòrdia.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Llorenç Galmés untuk membahas berbagai fokus utama program kerja mendatang.

Salah satu prioritas utama yang ditekankan adalah pengendalian pertumbuhan populasi serta penanganan masalah saturasi kunjungan wisata.

Regulasi pembatasan akses kendaraan diproyeksikan menjadi instrumen penahanan paling krusial pada masa legislatif kali ini.

Aturan Kendaraan dan Target Musim Depan

Batasan operasional untuk kendaraan pribadi maupun mobil sewaan dijadwalkan memperoleh pengesahan resmi sebelum pergantian tahun.

Kebijakan tersebut baru akan diputuskan secara final setelah merampungkan studi muatan baru yang sedang berjalan.

Pemerintah setempat merencanakan aturan ini agar dapat mulai diterapkan secara efektif pada musim mendatang.

Llorenç Galmés menyatakan bakal membawa usulan undang-undang tersebut ke hadapan sidang pleno Parlemen Balears.

Proses legislasi ini rencananya diajukan melalui jalur darurat demi memangkas durasi penyelesaian agar rampung lebih cepat.

Pihak institusi mengharapkan dukungan politik luas yang sejalan dengan kesepakatan sebelumnya pada bulan Juni.

Infrastruktur dan Isu Sosial Lainnya

Selain sektor transportasi, pemerintah pulau juga memprioritaskan realisasi rencana peningkatan aksesibilitas menuju kawasan Palma.

Program infrastruktur tersebut didukung anggaran senilai 164 juta euro untuk membenahi titik-titik krusial.

Pengerjaan fisik akan segera dimulai pada bundaran jalan raya Sóller serta segmen pertama dari Lingkar Kedua Palma.

Di bidang pariwisata, pengawasan terhadap praktik penawaran ilegal akan diperketat melalui pengerahan sumber daya maksimal.

Langkah ini diambil guna menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kenyamanan warga lokal dan para pelancong.

Sektor kesejahteraan sosial turut menjadi sorotan lewat peluncuran program perumahan bagi penyandang disabilitas.

Inisiatif bertajuk Ca meva tersebut menargetkan penyediaan 300 unit hunian hingga tahun 2027 mendatang.

Pendanaan proyek perumahan khusus ini dialokasikan sebesar enam juta euro dari anggaran daerah.

Pemerintah setempat juga terus mendesak pemerintah pusat agar segera menuntaskan pencairan dana komitmen jalan raya.

Tuntutan pengembalian dana senilai 350 juta euro terus disuarakan karena dinilai sebagai hak masyarakat setempat.