Pramono Pastikan Penurunan APBD DKI 2026 Tidak Turunkan Kualitas Pembangunan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Pemprov DKI tidak akan mengurangi kualitas pembangunan di ibu kota.
Pramono meyakini anggaran yang ada sudah dirancang dengan perhitungan yang matang.
Ia memastikan anggaran tersebut tetap mampu menjaga kualitas pembangunan di Jakarta secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono Anung di Jakarta Pusat pada hari Rabu.
Ia menyatakan bahwa APBD DKI Jakarta telah disusun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.
Penyusunan itu juga mencakup perencanaan yang matang bagi upaya creative financing.
Pramono telah menyampaikan kepada jajaran TAPD yang melakukan pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta agar mengutamakan prinsip kehati-hatian.
Menurutnya, jauh lebih baik mempunyai APBD yang prudent dan bisa dijalankan daripada angka yang besar namun pelaksanaannya tidak optimal.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Perubahan Daerah terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada hari Senin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Total rencana perubahan APBD tahun 2026 mencapai 79,59 triliun rupiah.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,13 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 yang sebesar 81,32 triliun rupiah.
Perubahan ini mencakup penurunan pendapatan daerah sebesar 2,93 persen dari 71,45 triliun rupiah menjadi 69,36 triliun rupiah.
Sementara itu, alokasi belanja daerah justru direncanakan naik sebesar 1,08 persen.
Belanja daerah tersebut naik dari 74,28 triliun rupiah menjadi 75,08 triliun rupiah.
Pemprov akan mengarahkan belanja daerah ini untuk pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk program quick win dan pelayanan dasar.
Alokasi anggaran ini juga ditujukan untuk belanja produktif serta bantuan bagi masyarakat.
Belanja daerah ditujukan untuk memberikan alokasi anggaran pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Hal tersebut mencakup urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






