Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Pemprov DKI tidak akan mengurangi kualitas pembangunan di ibu kota.

Pramono meyakini anggaran yang ada sudah dirancang dengan perhitungan yang matang.

Ia memastikan anggaran tersebut tetap mampu menjaga kualitas pembangunan di Jakarta secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono Anung di Jakarta Pusat pada hari Rabu.

Ia menyatakan bahwa APBD DKI Jakarta telah disusun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Penyusunan itu juga mencakup perencanaan yang matang bagi upaya creative financing.

Pramono telah menyampaikan kepada jajaran TAPD yang melakukan pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta agar mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, jauh lebih baik mempunyai APBD yang prudent dan bisa dijalankan daripada angka yang besar namun pelaksanaannya tidak optimal.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Perubahan Daerah terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada hari Senin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Total rencana perubahan APBD tahun 2026 mencapai 79,59 triliun rupiah.

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,13 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 yang sebesar 81,32 triliun rupiah.

Perubahan ini mencakup penurunan pendapatan daerah sebesar 2,93 persen dari 71,45 triliun rupiah menjadi 69,36 triliun rupiah.

Sementara itu, alokasi belanja daerah justru direncanakan naik sebesar 1,08 persen.

Belanja daerah tersebut naik dari 74,28 triliun rupiah menjadi 75,08 triliun rupiah.

Pemprov akan mengarahkan belanja daerah ini untuk pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk program quick win dan pelayanan dasar.

Alokasi anggaran ini juga ditujukan untuk belanja produktif serta bantuan bagi masyarakat.

Belanja daerah ditujukan untuk memberikan alokasi anggaran pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Hal tersebut mencakup urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.