Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti penanganan persoalan hukum yang menyeret nama Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud seiring dengan pembahasan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ia menilai perhatian masyarakat terhadap dinamika politik seharusnya tidak mengalihkan fokus dari perkara hukum yang jauh lebih serius.

Mahfud secara khusus menyebut bahwa persoalan yang melibatkan Budi Arie sudah tercantum di dalam surat dakwaan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi yang menyeret lingkaran judi online dan mencuat dalam proses penegakan hukum sebelumnya.

Menurut Mahfud, keberadaan keterangan dalam dakwaan itu menjadi aspek penting ketika aturan perampasan aset resmi diberlakukan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemunculan aturan baru tidak berarti seseorang langsung otomatis bersalah atau asetnya seketika dirampas.

Setiap tindakan hukum tetap wajib mengikuti ketentuan mekanisme dan pembuktian undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco menyampaikan bahwa draf aturan tersebut telah mengalami sejumlah perubahan penting.

Dasco menjelaskan aturan itu difokuskan untuk menyasar aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Penyesuaian draf tersebut dilakukan usai pihak legislatif menerima banyak masukan dari kalangan pakar hukum serta masyarakat.