Pemeriksaan dokumen penerbangan di Bandara Son Sant Joan de Palma berubah menjadi insiden kekerasan fisik yang memicu perhatian publik.

Seorang pengawas maskapai penerbangan mengalami penyerangan brutal dari salah seorang pengguna jasa bandara.

Penyerangan tersebut terjadi lantaran penumpang yang bersangkutan gagal menunjukkan bukti sah untuk memperoleh diskon penduduk.

Berdasarkan laporan serikat pekerja UGT, peristiwa nahas ini berlangsung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus.

Saat itu, petugas yang merupakan anggota serikat tersebut menyampaikan regulasi terkait kepada penumpang.

Respons dari pengguna jasa justru berujung pada tindakan agresif di lokasi.

Pelaku melancarkan beberapa kali pukulan menggunakan telepon genggam ke arah bagian kepala, telinga, serta bahu korban.

Akibat hantaman tersebut, pekerja yang diserang harus menjalani masa cuti medis.

Federasi Layanan, Mobilitas, dan Konsumsi UGT Baleares menyatakan bahwa kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan di bandara.

Kasus serupa telah mencatatkan sepuluh insiden penyerangan terhadap staf bandara di Kepulauan Baleares sepanjang tahun terakhir.

Organisasi buruh menilai eskalasi kekerasan terhadap staf yang melayani publik ini sudah pada tahap yang tidak dapat ditoleransi.

Pihak serikat juga menyoroti adanya pergeseran pola konflik di area pelayanan publik.

Perselisihan kini tidak lagi sebatas urusan bagasi atau kendala rumit saat proses keberangkatan penumpang.

Prosedur standar atau kendala kecil yang memicu kekecewaan kini sudah mampu menyulut kemarahan berupa makian hingga kontak fisik.

Kondisi tersebut membuat aktivitas bekerja di fasilitas bandara dinilai sebagai pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.

Serikat pekerja mendesak penerapan pencegahan nyata serta protokol perlindungan yang efektif untuk merespons setiap ancaman.

Pengelola bandara Aena beserta perusahaan operator dan instansi terkait diminta berhenti menganggap insiden ini sebagai kejadian kebetulan.

Para staf darat ditegaskan sama sekali tidak bertanggung jawab atas penetapan tarif maupun regulasi diskon penduduk yang berlaku.