Komisi X DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2027 mendatang.

Besaran dana yang telah disetujui dalam rapat kerja tersebut mencapai Rp61,10 triliun untuk berbagai kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan rincian persetujuan anggaran tersebut secara langsung.

Pagu anggaran kementerian tersebut disepakati bernilai persis Rp61.100.819.081.000 dalam rapat yang berlangsung di Jakarta.

Sumber pendanaan terbesar berasal dari pos Rupiah Murni yang mencapai angka Rp61,06 triliun.

Selain itu, terdapat alokasi dari Badan Layanan Umum senilai Rp30,85 miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp9,05 miliar.

Alokasi belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp16,02 triliun, sedangkan belanja barang menyerap anggaran mencapai Rp24,57 triliun.

Pemerintah juga mematok belanja modal senilai Rp6,78 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp13,72 triliun.

Jumlah pagu yang disetujui ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,86 triliun dari pagu indikatif sebelumnya.

Meskipun sudah disetujui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menilai nominal tersebut belum cukup untuk menutupi seluruh program.

Pihak kementerian lantas mengajukan usulan tambahan anggaran yang cukup besar mencapai Rp157,76 triliun.

Total keseluruhan anggaran yang diusulkan oleh kementerian akhirnya menjadi Rp306,51 triliun setelah ditambah usulan baru.

Tambahan dana tersebut rencananya dipakai untuk melanjutkan revitalisasi satuan pendidikan pada 100 ribu sekolah.

Program Wajib Belajar 13 Tahun juga menjadi prioritas dalam penggunaan usulan dana tambahan ini.

Kementerian berencana memperluas sasaran sekaligus menaikkan satuan biaya Program Indonesia Pintar di semua jenjang.

Dana tambahan itu juga diarahkan untuk menangani anak tidak sekolah serta menyalurkan beasiswa afirmasi.

Peningkatan fasilitas pembelajaran dan perluasan tunjangan guru non-ASN turut masuk dalam daftar penggunaan anggaran.