Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan dugaan keras mengenai penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Ia menilai bencana tersebut hampir pasti bukan murni akibat kondisi alam yang kering, melainkan ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu.

"Sudah hampir pasti ini adalah dibakar, bukan kebakaran, baik itu dilakukan oleh personal masyarakat, pekebun-pekebun biasa, atau korporasi," kata Raja Juli.

Kondisi cuaca yang sangat kering memang meningkatkan risiko, namun faktor alam itu bukan penyebab utama dari seluruh karhutla yang terjadi.

Pemerintah memastikan tidak hanya fokus pada pemadaman titik api di lapangan, tetapi juga memperketat aspek penegakan hukum.

Kementerian Kehutanan menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Yang paling pasti dan kami akan kerjakan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo, penegakan hukum, terutama dari Pak Dirjen Gakkum, tidak akan pernah tumpul ke atas, tajam ke bawah," tegasnya.

Pihaknya menjanjikan tidak ada perlakuan berbeda berdasarkan status pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum di sektor kehutanan.

Baik masyarakat umum maupun perusahaan besar akan diproses secara hukum apabila terbukti melanggar aturan yang berlaku.

Di tengah sorotan dugaan pembakaran lahan tersebut, pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi titik panas.

Tren hotspot di berbagai provinsi diklaim mulai menunjukkan penurunan dalam beberapa hari terakhir berdasarkan data resmi kementerian.

Pernyataan tersebut mengacu pada data Sipongi Gakkum Kementerian Kehutanan pada akhir Agustus 2026.

Berdasarkan data tersebut, Riau dan Jambi disebut sudah tidak memiliki hotspot per 31 Agustus 2026 pukul 23:59 WIB.