Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan darurat ini mulai berjalan sejak tanggal 31 Agustus hingga 29 September 2026.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan bahwa penetapan status tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi pengamanan serta penanganan bencana di lapangan.

Langkah ini diambil di Palangka Raya pada hari Selasa.

Keputusan ini disahkan lewat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026. Pemerintah daerah juga menerbitkan keputusan terpisah mengenai pembentukan pos komando penanganan darurat karhutla.

Peningkatan status dilakukan sebagai respons atas eskalasi potensi dan dampak kebakaran di berbagai wilayah. Pemerintah daerah menilai kebutuhan penguatan koordinasi antarinstansi kini menjadi prioritas mendesak.

Langkah penanggulangan mencakup pengerahan personel secara optimal, mobilisasi peralatan, hingga penanganan dampak asap. Unsur yang terlibat meliputi pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta BNPB.

Operasi pemadaman di lapangan turut didukung oleh bantuan sejumlah sarana dan prasarana. Bantuan tersebut mencakup 10 unit eksavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, serta selang air.

Berdasarkan data pos komando per 31 Agustus 2026, tercatat ada 2.285 kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Total luas area yang terdampak dari seluruh kejadian tersebut mencapai 6.587,84 hektare.