Permintaan pimpinan Maktour picu penerbitan surat alih kuota haji
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, memberikan kesaksian penting di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Ia menyebut surat pengalihan kuota haji reguler menjadi khusus dikirimkan atas permintaan lisan Direktur Utama PT Makassar Toraja.
Pengakuan Muhadjir di Persidangan
Muhadjir hadir sebagai saksi untuk terdakwa Asrul Azis Taba dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh jaksa penuntut umum.
Dalam persidangan tersebut, jaksa mengonfirmasi keaslian dokumen surat bernomor B-206 yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Arab Saudi.
Surat tertanggal 4 Juli 2022 itu berkaitan langsung dengan pemanfaatan tambahan kuota haji yang tidak terserap.
Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo
Muhadjir mengaku sempat berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo sebelum menerbitkan surat resmi tersebut.
Pemerintah menilai kuota tambahan sebanyak 10.000 tersebut sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara optimal.
Namun, permohonan penggunaan kuota tambahan itu akhirnya ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi.
Proses Hukum Kasus Kuota Haji
Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi dan pihak swasta.
Kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut dilaporkan mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan hasil audit.
Peran Asosiasi SATHU dan Penolakan Riyadh
Dalam persidangan terungkap bahwa Fuad Hasan Masyhur mendatangi kantor Kemenko PMK dengan membawa rombongan lebih dari tujuh orang untuk membahas alih kuota tersebut.
Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) berinisiatif agar tambahan kuota dialihkan menjadi visa Mujamalah atau undangan.
Meski demikian, rencana itu kandas setelah pemerintah Arab Saudi secara lisan menolak permohonan tersebut melalui Sekjen Kemenag saat itu.
Muhadjir menegaskan dirinya tidak menerima uang, fasilitas, maupun umrah gratis dari pimpinan Maktour tersebut terkait penerbitan surat berkop lambang Garuda itu.
Perkara korupsi kuota haji tambahan ini sendiri melibatkan sejumlah terdakwa lain termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan audit BPK.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






