Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, memberikan kesaksian penting di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ia menyebut surat pengalihan kuota haji reguler menjadi khusus dikirimkan atas permintaan lisan Direktur Utama PT Makassar Toraja.

Pengakuan Muhadjir di Persidangan

Muhadjir hadir sebagai saksi untuk terdakwa Asrul Azis Taba dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh jaksa penuntut umum.

Dalam persidangan tersebut, jaksa mengonfirmasi keaslian dokumen surat bernomor B-206 yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Arab Saudi.

Surat tertanggal 4 Juli 2022 itu berkaitan langsung dengan pemanfaatan tambahan kuota haji yang tidak terserap.

Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo

Muhadjir mengaku sempat berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo sebelum menerbitkan surat resmi tersebut.

Pemerintah menilai kuota tambahan sebanyak 10.000 tersebut sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara optimal.

Namun, permohonan penggunaan kuota tambahan itu akhirnya ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi.

Proses Hukum Kasus Kuota Haji

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 ini menyeret sejumlah nama pejabat tinggi dan pihak swasta.

Kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut dilaporkan mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan hasil audit.

Peran Asosiasi SATHU dan Penolakan Riyadh

Dalam persidangan terungkap bahwa Fuad Hasan Masyhur mendatangi kantor Kemenko PMK dengan membawa rombongan lebih dari tujuh orang untuk membahas alih kuota tersebut.

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) berinisiatif agar tambahan kuota dialihkan menjadi visa Mujamalah atau undangan.

Meski demikian, rencana itu kandas setelah pemerintah Arab Saudi secara lisan menolak permohonan tersebut melalui Sekjen Kemenag saat itu.

Muhadjir menegaskan dirinya tidak menerima uang, fasilitas, maupun umrah gratis dari pimpinan Maktour tersebut terkait penerbitan surat berkop lambang Garuda itu.

Perkara korupsi kuota haji tambahan ini sendiri melibatkan sejumlah terdakwa lain termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan audit BPK.