Kementerian Lingkungan Hidup mencatat puluhan perkara kebakaran hutan dan lahan yang belum tuntas membawa dampak ekonomi besar.

Total 32 perkara karhutla dari rentang waktu 2023 hingga 2025 menyimpan potensi kerugian lingkungan hidup hingga Rp5,30 triliun.

Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Irjen Pol Rizal Irawan menyampaikan rincian tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta.

Angka kerugian itu berasal dari perkara-perkara yang saat ini masih berjalan dalam proses penanganan hukum.

Penanganan perkara karhutla ditempuh lewat tiga jalur utama meliputi sanksi administratif, sengketa perdata, serta proses pidana.

Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia menangani seluruh perkara pidana dari tingkat polres hingga mabes.

Selain itu, pengawasan ketat telah digencarkan terhadap 19 perusahaan yang tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Petugas pengawas memasang plang pengawasan serta melakukan penyegelan di area perusahaan yang bermasalah.

Wilayah Kalimantan Selatan mencatatkan total area terbakar paling luas di antara daerah lainnya dalam daftar pengawasan.

Secara keseluruhan, luas area terbakar pada 19 perusahaan yang diawasi mencapai sekitar 11.046,69 hektare.

Dari total 19 perusahaan yang diawasi tersebut, rincian sebarannya mencakup tujuh perusahaan di Kalimantan Barat dengan luas area terbakar 2.260,08 hektare dan empat perusahaan di Sumatera Selatan seluas 772,72 hektare.

Sementara itu, tiga perusahaan di Kalimantan Selatan mencatatkan luasan area terbakar terbesar mencapai 6.595,15 hektare.

Pengawasan lanjutan juga menyasar dua perusahaan di Kalimantan Tengah dengan area terbakar 99,40 hektare, satu perusahaan di Lampung seluas 202,73 hektare, serta satu perusahaan di Riau seluas sekitar 7,10 hektare.