Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, hadir memberikan keterangan sebagai saksi.

Kehadirannya berkaitan dengan jalannya persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 pada Selasa.

Pemeriksaan tersebut berfokus pada kapasitas Muhadjir ketika menjabat sebagai Menteri Agama Ad Interim pada tahun 2022 silam.

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani memimpin langsung pemeriksaan identitas awal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Persidangan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi secara bersamaan.

Selain Muhadjir Effendy, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga memanggil empat orang saksi lainnya.

Kelompok saksi tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk Terdakwa Asrul Azis Taba yang merupakan Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

Majelis hakim memutuskan bahwa persidangan perkara ini akan digelar sebanyak empat kali dalam waktu satu minggu.

Jadwal sidang ditetapkan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat untuk memeriksa saksi secara sekaligus.

Dalam perkara ini, jaksa penomoran KPK berencana menghadirkan total 303 saksi guna membuktikan dakwaan.

Seluruh rangkaian persidangan dan pembacaan putusan perkara tersebut dijadwalkan akan rampung pada bulan Desember.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini menyeret empat orang terdakwa untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41.

Para terdakwa yang diadili meliputi Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.