Informasi intelijen mengungkap fakta baru mengenai delapan Warga Negara Indonesia yang dilaporkan menjadi tentara bayaran Rusia.

Para WNI tersebut ternyata direkrut melalui penawaran pekerjaan oleh negara pihak ketiga.

Mereka ditawari posisi sebagai satuan pengamanan hingga tenaga administrasi dengan iming-iming gaji besar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa para WNI itu mendaftar lowongan tersebut sebelum akhirnya dikirim ke Rusia untuk menjadi tentara.

Otoritas intelijen bersama Kementerian Luar Negeri kini tengah melakukan langkah antisipasi atas temuan ini.

Sebelumnya, Badan Intelijen Asing Ukraina mengeluarkan laporan pada 27 Agustus yang menyebutkan dugaan keterlibatan delapan WNI dalam militer Rusia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan pemerintah sedang memantau informasi tersebut.

Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan verifikasi melalui perwakilan di luar negeri serta berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur konsekuensi keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing terhadap status kewarganegaraan.

Namun, penerapan aturan tersebut baru akan dijalankan setelah data dan informasi terverifikasi sesuai prosedur hukum.

Apabila terbukti, tindakan tersebut merupakan keputusan individual dan tidak merepresentasikan posisi resmi Pemerintah Indonesia.

Koordinasi lintas lembaga terus diintensifkan untuk memastikan kebenaran data yang bersumber dari laporan intelijen luar negeri tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam militer asing sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu.