Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman pidana terhadap Ibrahim Arief alias Ibam.

Mantan Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek itu kini harus menjalani vonis lima tahun penjara.

Putusan banding tersebut meningkat dari vonis sebelumnya yang dijatuhkan pada tingkat pertama yakni empat tahun penjara.

Hakim Ketua Catur Irianto mengungkapkan bahwa hukuman semula dinilai kurang tepat serta belum mencerminkan rasa keadilan.

Majelis Hakim Banding memandang hukuman tersebut belum seimbang dengan tingkat kesalahan terdakwa serta tujuan pemidanaan.

Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang berlangsung di PT DKI Jakarta pada Senin, 31 Agustus.

Selain pidana badan, Majelis Hakim tetap menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta kepada Ibam.

Denda tersebut memiliki ketentuan subsider berupa kurungan penjara selama 140 hari jika tidak dibayarkan.

Hukuman subsider itu mengalami sedikit penambahan dari putusan tingkat pertama yang menetapkan 120 hari penjara.

Majelis Hakim Banding juga memberikan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar.

Kewajiban uang pengganti tersebut disertai ketentuan subsider pidana penjara selama 4 tahun.

Sejumlah hal memberatkan turut dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan vonis berat ini.

Perbuatan Ibam dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, terdapat beberapa hal meringankan seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan.

Terdakwa juga tercatat belum pernah dihukum serta masih memiliki tanggungan keluarga yang harus diurus.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook dan CDM.

Proyek pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek tersebut berlangsung pada rentang tahun anggaran 2019 sampai 2022.

Pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.

Berbagai prinsip pengadaan dilanggar sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga total Rp5,26 triliun.

Ibam dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.