Sebanyak 51,9 persen masyarakat Indonesia menginginkan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Temuan ini terungkap dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga Poltracking Indonesia beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terdapat 27,9 persen responden yang menyatakan tidak perlu ada perombakan kabinet.

Sisa responden sebanyak 20,2 persen tercatat tidak memberikan jawaban atau memilih untuk tidak berkomentar.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan bahwa tuntutan perubahan menteri ini datang dari mayoritas publik.

Persoalan kinerja kabinet yang kurang memuaskan menjadi alasan paling dominan yang disuarakan oleh para responden.

Tercatat ada 55,5 persen publik yang menilai bahwa banyak menteri memiliki kinerja kurang memuaskan.

Selain itu, sekitar 10 persen responden menganggap terdapat menteri yang tidak cocok dengan kementerian yang dipimpinnya.

Sebanyak 9,3 persen responden lainnya juga menyoroti menteri yang dinilai jarang turun langsung ke tengah masyarakat.

Hanta menilai temuan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan menteri menerjemahkan visi dan misi presiden.

Kegagalan kabinet dalam mengimplementasikan program visi misi presiden tergambarkan dengan jelas melalui hasil survei ini.

Masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana para pembantu presiden mampu menjalankan agenda pemerintahan.

Survei Poltracking Indonesia ini dilaksanakan melalui wawancara tatap muka pada tanggal 14 hingga 20 Agustus 2026.

Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilu.

Penelitian tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan total sebanyak 1.220 responden.

Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.