Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pembentukan Badan Layanan Umum Sektor Energi nasional.

Inisiatif strategis tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan serta menjaga keandalan pasokan bahan bakar pembangkit.

Menanggapi hal itu, PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI memberikan pernyataan resmi.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menyatakan pihaknya menghormati kebijakan yang tengah disusun.

Sebagai bagian dari BUMN, institusi tersebut akan mengikuti seluruh arahan pemerintah dan PLN sebagai induk.

Komitmen utama perusahaan tetap berfokus pada pemenuhan ketersediaan energi primer untuk kebutuhan listrik.

Selama ini, konsolidasi rantai pasok batu bara dan logistik dijalankan secara terintegrasi melalui subholding tersebut.

Kendati demikian, draf rancangan Peraturan Presiden masih belum merinci kejelasan hubungan kelembagaan.

Koordinasi serta pembagian peran definitif masih menunggu penetapan regulasi resmi dari pemerintah.

Rancangan Ruang Lingkup dan Mekanisme Baru

Dalam rancangan regulasi, BLU Sektor Energi berpotensi mengelola pengadaan dari berbagai sumber pertambangan.

Selain batu bara, pasokan gas bumi juga dapat diperoleh melalui alokasi domestik dan badan usaha niaga.

Badan layanan tersebut juga disiapkan untuk melakukan kontrak jangka panjang maupun pembelian spot.

Peluang pembentukan cadangan nasional bersama badan usaha penyedia turut menjadi sorotan dalam draf.

Namun, detail mengenai besaran stok dan mekanisme pembiayaan belum diatur secara spesifik.

Fungsi mitigasi gangguan pasokan dan penerapan sistem digitalisasi terintegrasi turut dimasukkan.

Instrumen lindung nilai atau hedging juga disiapkan untuk menghadapi risiko fluktuasi harga komoditas.

Kontrak penyediaan yang sudah berjalan dipastikan tetap berlaku sampai masa berlakunya selesai.

Seluruh ketentuan tersebut masih bersifat draf dan terbuka terhadap berbagai penyesuaian.