Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mempertanyakan keputusan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan siap mundur apabila Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan.

Sikap tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan dari perspektif kelembagaan DPR yang bersifat kolektif kolegial.

Ia mempertanyakan mengapa beban politik atas keberhasilan maupun kegagalan pembahasan produk legislasi tersebut harus dikaitkan secara khusus dengan seorang wakil ketua DPR.

Pernyataan itu disampaikan Feri melalui kanal YouTube miliknya saat membahas dinamika politik setelah demonstrasi yang terjadi pada 27 Agustus 2026.

Menurut Feri, janji mundur tersebut perlu dilihat dalam konteks tanggung jawab kelembagaan DPR secara keseluruhan.

Proses legislasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota parlemen sehingga kegagalan tidak semestinya dibebankan kepada satu pimpinan saja.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan menyangkut posisi personal seorang pimpinan DPR, melainkan berkaitan langsung dengan mekanisme kerja kelembagaan parlemen.

Sorotan tersebut muncul setelah tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu utama dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Setelah demonstrasi tersebut, pihak DPR menyatakan komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut dengan target penyelesaian pada tanggal 14 Desember.

Feri lantas meminta masyarakat agar tidak hanya melihat janji politik para elite di parlemen.

Masyarakat juga didorong untuk terus mencermati proses pembentukan undang-undang serta memastikan adanya ruang partisipasi publik yang bermakna.

Percepatan pembahasan RUU dinilai harus tetap disertai keterlibatan warga agar proses legislasi tidak semata-mata hanya mengejar target waktu.

Selain persoalan legislasi, Feri turut menyoroti respons pemerintah dan DPR terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Komunikasi politik yang dinilai tidak tepat disebut dapat memperbesar kekecewaan publik pascademonstrasi.

Ia mengingatkan agar dinamika politik tersebut dikelola secara hati-hati untuk mencegah timbulnya ketegangan sosial yang lebih luas.

Perdebatan mengenai aturan ini dinilai bukan hanya soal kapan regulasi tersebut disahkan oleh parlemen.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses pembahasannya dilakukan secara kelembagaan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan.