Pemerintahan pusat pimpinan Pedro Sánchez menolak permohonan pelaksanaan unjuk rasa solidaritas untuk masyarakat Ceuta di beberapa wilayah.

Sejumlah kota yang dipimpin oleh Partai Popular menerima penolakan resmi dari delegasi pemerintah setempat terkait rencana aksi tersebut.

Alasan Administratif dan Hukum

Pihak berwenang berargumen bahwa institusi pemerintah daerah tidak mempunyai legitimasi hukum untuk bertindak sebagai penyelenggara demonstrasi.

Merujuk pada ketentuan konstitusional, hak dasar untuk melakukan perkumpulan secara umum melekat pada individu maupun entitas privat.

Laporan dari Kejaksaan Negara yang diterbitkan tanggal 20 September 2019 turut memperkuat landasan hukum penolakan tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah pusat menyatakan bahwa konsorsium lokal tetap diperbolehkan menyelenggarakan acara yang bersifat institusional.

Polemik Internal dan Respons Partai

Perselisihan ini bermula setelah pimpinan Federasi Munisipalitas dan Provinsi, María José García-Pelayo, mengumumkan agenda solidaritas.

Partai Sosialis merespons langkah tersebut melalui instruksi internal yang meminta kader serta wali kota mereka agar tidak ikut serta.

Kendati demikian, sejumlah kepala daerah dari kubu Sosialis tetap berencana hadir dalam agenda solidaritas yang dijadwalkan.

Perwakilan Partai Popular menegaskan bahwa agenda tersebut murni bertujuan menunjukkan dukungan kemanusiaan bagi warga di wilayah otonom tersebut.

Sikap Berbeda di Kalangan Internal Partai Sosialis

Keputusan pimpinan pusat tidak sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh kader di daerah, termasuk para kepala daerah dari kubu oposisi yang tetap menunjukkan empati.

Beberapa wali kota dari kalangan sosialis di berbagai wilayah memilih mengabaikan instruksi dan tetap menyatakan keikutsertaan mereka dalam aksi solidaritas.

Selain itu, faksi Partai Sosialis di wilayah otonom tersebut juga memastikan kehadiran mereka demi mendampingi warga setempat.

Di sisi lain, perwakilan oposisi menyatakan akan terus menggalang dukungan melalui struktur lokal mereka di daerah yang menolak memberikan izin resmi.