Kejaksaan Tinggi Maluku secara resmi menetapkan mantan pelaksana tugas Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy sebagai tersangka.

Penetapan status hukum tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih di Pulau Haruku.

Proyek pengadaan fasilitas air bersih itu menggunakan anggaran tahun 2020 dengan nilai mencapai Rp12,4 miliar.

Saat perkara rasuah ini berlangsung, Muhammad Marasabessy masih menduduki posisi sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku.

Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan berlangsung di kantor kejaksaan sebelum akhirnya penyidik memutuskan melakukan penahanan.

Penyidik langsung mengenakan rompi tahanan berwarna oranye serta memborgol tangan tersangka usai menjalani pemeriksaan.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Radit Parulian menyatakan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti.

Total keseluruhan tersangka yang sudah mendekam di dalam tahanan kini berjumlah tujuh orang selama periode bulan Agustus.

Sejumlah nama lain yang turut terseret mencakup unsur kontraktor swasta serta beberapa kepala bidang di instansi terkait.

Kasus dugaan korupsi bermula ketika program penyediaan air bersih di Kecamatan Pulau Haruku memperoleh dana pinjaman daerah.

Pendanaan tersebut bersumber dari pinjaman Pemprov Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam skema pemulihan ekonomi.

Pagu anggaran proyek ditetapkan senilai Rp12,4 miliar yang kemudian dimenangkan oleh PT Kusuma Jaya Abadi.

Hasil audit dan penyidikan menemukan berbagai kejanggalan sejak tahap pelaksanaan awal proyek tanpa konsultan perencanaan.

Lokasi pekerjaan dilaporkan sering berpindah-pindah tanpa didukung dokumen teknis dan perencanaan yang memadai.

Selain itu, addendum kontrak terjadi berulang kali tanpa disertai dokumen change order maupun justifikasi teknis yang sah.

Pencairan dana anggaran dilaporkan mencapai seratus persen kendati progres pengerjaan fisik di lapangan belum sepenuhnya tuntas.

Dokumen prestasi pekerjaan juga direkayasa sedemikian rupa agar seolah-olah persyaratan pencairan dana telah terpenuhi.

Akibat rangkaian penyimpangan prosedur tersebut, negara harus menanggung kerugian keuangan hingga mencapai angka Rp3,8 miliar.