Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan belanja operasional instansinya hanya mengambil porsi 12 persen dari total pagu anggaran.

Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran sebesar Rp27,37 triliun yang ditetapkan untuk tahun 2027.

Sebagian besar sisa dana tersebut diarahkan secara langsung untuk mendanai berbagai program kerakyatan yang menyentuh masyarakat.

Secara rinci, sebesar 82 persen atau setara dengan Rp22,51 triliun dialokasikan khusus untuk menjalankan program kerakyatan.

Selain itu, sebanyak 5 persen atau senilai Rp1,31 triliun disiapkan untuk mendukung berbagai kegiatan publik yang bersifat nonfisik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi XII pada hari Senin.

Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menerjemahkan instruksi langsung dari Presiden.

Kebijakan tersebut difokuskan untuk memperkecil anggaran perjalanan dinas serta kegiatan rapat yang dinilai kurang mendesak.

Dalam rancangan anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan jatah terbesar senilai Rp11,34 triliun.

Dana migas itu antara lain akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan pipa gas yang membentang dari Sumatera hingga Jawa.

Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga masuk dalam rencana pengerjaan guna menekan ketergantungan pasokan impor LPG.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh alokasi dana terbesar kedua dengan jumlah mencapai Rp10,45 triliun.

Sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mendapatkan bagian sebesar Rp1,82 triliun dalam rancangan tersebut.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp874,90 miliar.

Badan Geologi mendapatkan jatah anggaran senilai Rp774,83 miliar dalam alokasi pagu tahun 2027.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara memperoleh pagu anggaran sebesar Rp702,53 miliar.

Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi dana sebesar Rp537,91 miliar untuk mendukung kinerja kementerian.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp474,43 miliar.

Inspektorat Jenderal mendapatkan pagu anggaran senilai Rp122,46 miliar pada tahun tersebut.

Badan Pengelolaan Migas Aceh memperoleh alokasi dana sebesar Rp109,3 miliar.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp89,38 miliar.

Sekretariat Dewan Energi Nasional memperoleh alokasi anggaran paling kecil senilai Rp81,47 miliar.