Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan kebijakan baru untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga medis yang terjadi di berbagai wilayah.

Dasar hukum kebijakan tersebut berupa penerbitan Surat Keputusan izin operasional bagi 25 program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap I Tahun 2026.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengumumkan langkah strategis ini usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Staf Presiden pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah pejabat tinggi kementerian terkait.

Langkah terbaru ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 14 Agustus 2026.

Presiden sebelumnya mengingatkan bahwa Indonesia kekurangan 268.073 tenaga spesialis medis yang harus segera didistribusikan secara merata.

Pemerintah mencatat kebutuhan mendesak berupa tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus menjangkau 481 kota serta kabupaten di tanah air.

Kebutuhan tersebut terutama ditujukan untuk melayani daerah terdepan, terluar, tertinggal, serta kawasan kepulauan terjauh yang menanti kehadiran tenaga medis.

Dudung menyatakan bahwa pemenuhan dokter spesialis sempat terhambat oleh ketidakselarasan regulasi dan ego sektoral yang memicu masalah birokrasi.

Upaya de-bottlenecking kemudian dilakukan oleh KSP bersama kementerian terkait dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Pemerintah mencatat tiga capaian utama dalam bidang kesehatan dan pendidikan guna merombak sistem pendidikan kedokteran.

Capaian pertama adalah pengesahan dua pilar pencetakan dokter spesialis yang mencakup prodi hospital-based dan university-based.