Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting bersama Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng Panglima Jilah.

Agenda tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat lalu.

Melalui unggahan akun resmi Sekretariat Kabinet, Prabowo disebut langsung memberikan instruksi terkait keinginan warga Dayak.

Salah satu poin utama adalah permintaan agar persyaratan masuk anggota TNI dan Polri dapat disesuaikan.

Penyesuaian tersebut mencakup ketentuan khusus seperti penggunaan tato bagi warga dari suku adat.

Sehari setelah pertemuan tersebut, Prabowo kembali memanggil Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta sejumlah menteri.

Rapat koordinasi tingkat tinggi itu dilangsungkan secara khusus di kediaman pribadi Presiden yang berlokasi di Hambalang.

Dalam forum tersebut, kepala negara meminta perkembangan sejumlah isu strategis kepada jajaran menteri dan petinggi militer.

Salah satu agenda yang dibahas secara mendalam adalah kemajuan penyesuaian syarat perekrutan suku Dayak pedalaman.

Selain masalah rekrutmen prajurit, pertemuan itu turut membahas penanganan berbagai bencana alam di tanah air.

Isu penanganan pascagempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi masuk dalam daftar laporan.

Pemerintah juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Menanggapi instruksi tersebut, Mabes TNI menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan presiden secara langsung.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyampaikan konfirmasi tersebut saat dihubungi awak media.

Menurut Nas, institusi militer pada prinsipnya selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh putra-putri bangsa.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan mengabdi kepada negara.

Kendati demikian, mekanisme teknis serta bentuk penyesuaian syarat baru masih dalam tahap pembahasan internal.

Pihak TNI berjanji akan mengumumkan aturan detail tersebut setelah proses penetapan resmi selesai dilakukan.