Pemerintah pusat tengah mengkaji peluang pembukaan akses yang lebih luas bagi masyarakat dari suku Dayak pedalaman untuk bergabung dengan institusi militer.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara di kawasan Hambalang, Bogor.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden secara khusus menanyakan perkembangan terkait rencana penyesuaian ketentuan tersebut.

Pelonggaran atau penyesuaian kriteria seleksi dinilai penting mengingat kondisi masyarakat di wilayah pedalaman berbeda dari calon pendaftar perkotaan.

Kendati demikian, pihak istana belum merinci secara detail bentuk persyaratan apa saja yang bakal diubah dalam proses penerimaan calon prajurit.

Rangkaian pertemuan strategis dari sore hingga malam itu turut melibatkan sejumlah menteri serta pimpinan tinggi dari sektor pertahanan negara.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tampak hadir bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam forum tertutup tersebut.

Selain itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengikuti jalannya pembahasan.

Agenda rapat koordinasi ini tidak hanya berfokus pada persoalan rekrutmen warga pedalaman di institusi militer.

Pemerintahan turut mengevaluasi penanganan bencana alam di beberapa daerah serta antisipasi kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah.

Fokus Penanganan Bencana dan Karhutla

Selain membahas peluang masyarakat Dayak pedalaman menjadi prajurit, Prabowo juga meminta laporan mengenai penanganan pascabencana gempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi.

Pemerintah turut menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatra agar pencegahannya tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi.

Presiden mengarahkan agar Babinsa di desa aktif memberikan edukasi kepada warga mengenai bahaya pembakaran hutan demi menjaga kelestarian lingkungan secara bersama-sama.